Ahli Hukum Tata Negara Denny Indrayana menyoroti isu penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Saking gemesnya, ia pun mengirimkan surat terbuka kepada ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Denny Indrayana meminta Megawati meengawal pemilu 2024 tetap berjalan sesuai jadwal yang ditentukan.
Tidak itu saja, Denny Indrayana pun menyoroti upaya KSP Moeldoko yang ingin mendapatkan kedudukan di Partai Demokrat.
Baca Juga:Nagita Slavina Bangga Rafathar Pukul Kamera Fans yang Maksa Foto Bareng: Dia Bisa Jaga Diri
Publik pun merespon surat terbuka Denny Indrayana tersebut.
"Urusan KSP Moeldoko dg demokrat itu bukan urusan pak Jokowi apalagi Bu Mega. Itu urusan internal Demokrat, yg anda lihat jangan moeldokonya saja, tapi ada tokoh2 Demokrat juga dibarisan Moeldoko. Bahkan ada mantan ketua DPR yg saat ini ada dibatisan moeldoko," tulis netizen.
"Profesor katanya, tp gak ngerti aturan ketatanegaraan. Apa hubungan bu Mega sm pertarungan elit Demokrat dgn Moeldoko cs.?" tulis netizen.
"Andai yg katanya seorg profesor tolonglah lebih sopan dikit, Bu Mega itu punya rumah, alangkah eloknya anda pulang dl ke RI," tulis netizen.
Berikut surat Denny Indrayana yang dikutip pada Jumat (2/6/2023):
Baca Juga:Beri Secercah Harapan pada Fans, EXO-CBX Bahas Masa Depan Bersama EXO
Yth. Ibu Megawati Soekarnoputri,
Assalamu'aikum Warahmatullah Wabarakatuh, Merdeka, Salam Pancasila!
Ibu Megawati, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Selamat hari Pancasila, Selamat Bulan Bung Karno.
Izin saya menyampaikan surat ini. Ibu Mega adalah negarawan, mengedepankan kepentingan bangsa. Terbukti di 2014 Ibu mencapreskan Joko Widodo. Meskipun, Ibu bisa saja maju sendiri. Lalu, Ibu memilih Ganjar Pranowo, meskipun Ibu bisa memutuskan Mbak Puan Maharani.
Saat ini keselamatan bangsa sedang dipertaruhkan. Masalahnya bukan sistem pemilu tertutup atau terbuka, tapi pemilu yang tertunda.
Saya risau dengan hukum di tanah air. Saya berpendapat, proses hukum banyak bercampur dengan strategi pemilu 2024. Karena itu saya putuskan membawa isu hukum ke ruang publik. Agar tidak diputuskan dalam ruang gelap yang transaksional dan koruptif.
Namun, niat baik untuk mengawal MK misalnya, dalam soal sistem pemilu legislatif, antara proporsional tertutup atau terbuka, dibelokkan menjadi wacana politik, yang dapat berakibat penundaan pemilu.
Siasat penundaan juga masuk melalui dirusaknya kedaulatan partai. Sesuatu yang kita tolak keras. Cukuplah sejarah buram Orde Baru yang mengganggu PDI melalui tangan Soerjadi.
Saat ini, KSP Moeldoko tiba tiba mengaku sebagai Ketum Partai Demokrat. Beliau bukan anggota Demokrat. Jadi, bukan konflik internal. Ini pihak ekstemal, KSP Presiden Jokowi yang mau mengambil alih partai orang lain. Sekali dibiarkan, maka semua partai rentan direbut tangan-tangan kuasa.
Jika modus Moeldoko merebut Demokrat disahkan oleh PK di Mahkamah Agung, maka imbasnya bisa menunda pemilu. Karena saya duga Demokrat tidak akan diam, demikian juga pendukung bacapres yang dirugikan.
Saya lihat, Ibu paling tegas menolak presiden tiga periode, lugas menolak penundaan pemilu. Ibu Megawati, gerakan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi masih terus serius dikerjakan sekelompok pihak. Ini berbahaya dan bisa menjerumuskan bukan hanya Pak Jokowi, tapi kita semua sebagai bangsa.
Silakan Ibu cek informasi ini, dan mohon hentikan siasat penundaan pemilu, yang nyata nyata melanggar konsitusi.
