Upaya menolak kedatangan Tim Nasional Israel ke Indonesia pada Piala Dunia U-20 pun terus dilakukan. Termasuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ikut menolaknya.
Ganjar mendorong upaya terobosan agar Israel tidak main di Indonesia dalam Piala Dunia U-20 agar dilakukan. Sikap itu adalah perwujudan komitmen bersama dalam upaya kemerdekaan palestina sesuai amanat Presiden RI pertama, Soekarno.
Ganjar mengatakan, sebagai kader PDI Perjuangan, dirinya memegang teguh amanat Bung Karno untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina.
"Kita sudah tahu bagaimana komitmen Bung Karno terhadap Palestina, baik yang disuarakan dalam Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non Blok, dan maupun dalam Conference of the New Emerging Forces. Jadi ya kita ikut amanat beliau," katanya di Semarang (23/3/2023).
Baca Juga:Gara-gara Kemalaman, Deklarasi Koalisi Perubahan Gagal Digelar Awal Ramadhan
Sebagai gubernur, Ganjar juga terus mengamati aksi-aksi kekerasan yang cenderung meningkat di Palestina.
Ia mencermati kemunculan kelompok politik dalam pemerintahan Israel yang menolak mengakui keberadaan bangsa dan negara Palestina merdeka.
"Karenanya, penting bagi kita untuk tetap menyuarakan dukungan kita kepada perjuangan Palestina merdeka," katanya.
Oleh karena itu Ganjar mendukung sikap PDIP yang menolak kehadiran tim nasional Israel dalam perhelatan Piala Dunia U-20 di Indonesia.
Ganjar meminta panitia bersama pihak terkait untuk mengupayakan langkah terobosan agar penyelenggaraan piala dunia tetap berjalan tanpa kehadiran timnas Israel di Indonesia.
"Saya berharap agar diupayakan langkah-langkah terobosan bersama, tanpa kehadiran Israel," katanya.
Ganjar menambahkan, dirinya sudah berkomunikasi dengan PSSI dan beberapa menteri terkait.
Menurutnya, penyelenggaraan Piala Dunia U-20 ini tetap bisa berjalan tanpa mengorbankan komitmen pendiri bangsa dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina.
"Sehingga penyelenggaraan Piala Dunia U-20 bisa dilakukan tanpa mengorbankan komitmen panjang kita untuk mewujudkan Palestina merdeka. Serta, tetap menjaga kedamaian sosial-politik di dalam negeri Indonesia," tandasnya.
